• PENGERTIAN
    LPPNU adalah Lembaga Nahdlatul Ulama yang didedikasikan sebagai wahana aksi, fasilitasi dan kolaborasi Nahdliyin bersama multipihak dalam mengkonstruk gerakan sosial dan usaha pengembangan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, pembangunan perdesaan dan penyelamatan lingkungan hidup secara adil, bertanggungjawab dan berkelanjutan untuk kedaulatan Indonesia dan Islam Rahmatan lil Alamin.

 

  • FUNGSI
  1. Sebagai wahana inisiasi aksi; LPPNU, berfungsi sebagai think-thank institution yang mendorong lahirnya ide-ide inovatif dan pemikiran-pemikiran strategis serta sekaligus sebagai the social movement institution, yang bertindak melakukan pelayanan sosial, membangun prototype, dan memperkuat eksistensi serta meningkatkan kesejahteraan-kedaulatan Nahdliyin dan masyarakat di akar rumput.
  2. Sebagai wahana fasilitasi;  LPPNU, berfungsi sebagai sebagai  the Business Services institution yang bertindak untuk mendorong pengembangan business handliyin dan masyarakat, demikian halnya LPPNU sebagai grant making institution memberikan dukungan pendampingan, sumberdaya dan dana kepada Jaringannya (cabang dan wilayah) dalam menjalankan gerakan sesuai dengan platform yang telah ditetapkan.
  3. Sebagai wahana advokasi; LPPNU berfungsi sebagai  the Drivers of Change Institution, yang bertindak membangun kemitraan, mengorganisir dan menggerakkan perubahan sosial, mempengaruhi kebijakan & wacana publik, serta melakukan advokasi dan negosiasi dengan para pihak.
  • Visi

Membangun Kemaslahatan Hidup dan Menjaga Keberlanjutan Kehidupan
المحا فظة علي الملازمة الحياتية و تبني الحياة المصلحة

  • Misi
  1. Memperjuangkan Kedaulatan Nahdliyin dan Masyarakat atas (1) pengembangan sistem pertanian industrial yang mandiri, efektif, inovatif dan berkelanjutan (2) pengelolaan sumberdaya alam yang adil, bertanggungjawab, berkelanjutan dan  mampu menjadi life support system (3) percepatan kemakmuran perdesaan dan keberdayaan masyarakat desa (4) peningkatan kualitas ekosistem lingkungan hidup dan pengembangan wilayah yang sesuai dengan tata guna lahan.
  2. Memfasilitasi upaya Nahdliyin dan Multipihak untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui partisipasi dalam percepatan pembangunan perdesaan, percepatan pengentasan kemiskinan dan penguatan sektor riil perdesaan.
  3. Mewujudkan kesejahteraan Nahdliyin dan Masyarakat serta membangun kemandirian kelembagaan  disektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan, energy, dan lingkungan hidup.
  4. Mempromosikan nilai-Nilai, Inovasi, Pengetahuan dan Teknologi, serta mengembangkan jaringan pasar dan pemasaran yang bermanfaat bagi  Nahdliyin dan Masyarakat tani, buruh perkebunan, peternak, mayarakat desa hutan, nelayan dan komunitas pesisir, pengembang energy alternative dan penggiat lingkungan hidup.
  5. Melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hukum yang mendukung upaya pengembangan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, pembangunan perdesaan dan penyelamatan lingkungan hidup yang adil, bertanggungjawab dan berkelanjutan.
  6. Mengembangkan kerjasama, menggalang dukungan sumberdaya, dana dan partisipasi multipihak untuk menjamin keberlanjutan tata kelola pertanian ramah lingkungan dan konservasi sumberdaya alam serta pemberdayaan ummat.
  • Tujuan

Tujuan Umum

Kepeloporan dan Nilai Tambah bagi Nahdliyin dan Masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pertanian, sumberadaya alam, pembangunan perdesaan dan lingkungan hidup yang berdaulat, adil, berkelanjutan dan berorientasi pada keseimbangan kepentingan People, Planet dan Profit, menuju pencapaian daya saing nasional di tengah kompetisi global.

Tujuan Khusus

  1. Terwujudnya sistem gerakan sosial dan usaha produktif sebagai pranata sosial dan pranata bisnis nahdliyin yang kuat dan berwibawa untuk membangun kedaulatan dan kemakmuran Indonesia, agar secara proaktif mampu menjawab tantangan global.
  2. Terwujudnya Nahdliyin dan Masyarakat yang berdaya, mandiri, adil, bertanggung jawab dan peduli dalam (a) pengembangan pertanian ramah lingkungan dan berbasis potensi lokal, (b) penguasaan, pengelolaan, pemanfaatan dan konservasi sumberadaya alam (c) pewujudan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup.
  3. Terciptanya Kualitas hidup setinggi tingginya bagi Nahdliyin dan masyarakat dengan spirit religius, penghargaan terhadap bumi dan kehidupan, keberpihakan pada  nilai nilai kemanusiaan  dan kepedulian pada mahluk hidup  serta  bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang.

RUANG LINGKUP  KERJA LPPNU

Berdasarkan ART NU BAB V Pasal 18 ayat 6 item e ), Komisi Program dan Komisi Rekomendasi Hasil Muktamar Makassar Tahun 2010 dan Hasil Merger institusi GNKL (Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup) adalah:

1.    Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
2.    Kelautan dan Perikanan
3.    Kehutanan dan Tata Ruang
4.    Energi hayati
5.    Pembangunan Perdesaan
6.    Lingkungan hidup

Sasaran strategis merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya. Sasaran strategis LPPNU dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2015 adalah sebagai berikut:

  1. Pengembangan Platform gerakan sosial dan usaha produktif Nahdliyin bersama multipihak dalam integrasi, dan sinergi pengembangan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, pembangunan perdesaan dan penyelamatan lingkungan hidup.
  2. Pengembangan Kawasan Budidadaya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, kawasan pengembangan energi terbarukan, serta kawasan perlindungan dan konservasi.
  3. Pengembangan Prototipe Perdesaan Nahdliyin berbasis pertanian, perkebunan,  peternakan, kehutanan, kelautan, energi hayati dan  di sekitar kawasan konservasi.
  4. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Kelompok  Usaha Nahdliyin  dan Masyarakat di sektor pertanian, perkebunan,  peternakan, kehutanan, kelautan, energi hayati dan di sekitar kawasan konservasi.
  5. Peningkatan Skill dan IPTEK  petani, buruh perkebunan, peternak, mayarakat desa hutan, nelayan dan komunitas pesisir, pengembang energi hayati dan penggiat lingkungan.
  6. Pengembangan Reseach and Development untuk pengembangan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, dan penyelamatan lingkungan hidup.
  7. Pengembangan Jaringan dan Kelembagaan LKM, BUMP dan Koperasi petani, buruh perkebunan, peternak, mayarakat desa hutan, nelayan dan komunitas pesisir, pengembang energy dan penggiat lingkungan.
  8. Pengembangan Industri Off Taker (industri hilir) pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan, energy hayati, dan produk biodiversity.
  9. Pengembangan Perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan, energy hayati, dan produk biodiversity.
  10. Peningkatan intensitas advokasi regulasi dan tata hukum pengembangan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, dan penyelamatan lingkungan hidup.
  11. Peningkatan gerakan penyelamatan sumberdaya bumi, peningkatan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat serta recovery ekosistem lingkungan hidup.
  12. Peningkatan kemitraan dan pengembangan trust fund untuk menjamin keberlanjutan gerakan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam, dan penyelamatan lingkungan hidup.

Pengurus Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) masa khidmat 2015-2020 resmi dikukuhkan, Rabu (16/9) malam di halaman Gedung PBNU Jl Kramat Raya Jakarta.

Pengurus harian LPPNU disahkan melalui surat keputusan Nomor: 10/A.II.04/09/2015 dan ditandatangani oleh Rais Aam, KH Ma’ruf Amin, Katib Aam, KH Yahya Cholil Staquf, Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen PBNU, H A Helmy Faishal Zaini.

LPPNU bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan pertanian, lingkungan hidup dan eksplorasi kelautan. Berikut susunan lengkap pengurus harian LPPNU masa khidmat 2015-2020:

Penasehat:
Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum Machfoedz, M.Sc
KH. Masdar Farid Masudi
KH. Taufiqurrahman Yasin, Lc
H. Imam Mudzakir
H. Ahmad Ridwan
H. Imam Pituduh, SH. MH

Ketua : H. Marwan Ja’far
Ketua Harian : Saiful Huda
Wakil Ketua : Ir. H. Darori Wonodipuro
Wakil Ketua : Ir. Musthoha Iskandar
Wakil Ketua : H. Mustahdi Abdullah Abbas
Wakil Ketua : H. M. Prayitno
Wakil Ketua : H. M. Abdul Muid Shohib
Wakil Ketua : Ir. Budi Ichsan Nasution, M.Si
Wakil Ketua : Drs. Alfa Isnaeni
Wakil Ketua : H. Hadi Mustofa S.Kom
Wakil Ketua : Dr. Ir. Tjuk Eko Hari Basuki
Wakil Ketua : Myrna A Safitri, SH, MA, PhD

Sekretaris : Rahmat Faisal, SH, MH
Wakil Sekretaris : Ibnu Multazam
Wakil Sekretaris : Drs. H. Ahmad Ardani, M.Si
Wakil Sekretaris : H Nu’man Bashori Alwi
Wakil Sekretaris : Chairul Anam
Wakil Sekretaris : Akrom Halimi
Wakil Sekretaris : Muhammad Faishol Amri
Wakil Sekretaris : Muh. Roghib, S.Pt, M.Si
Wakil Sekretaris : Taufiq Majid
Wakil Sekretaris : Drs. Muhammad Nur, MM

Bendahara : Drs. H. Cucun Syamsurijal
Wakil Bendahara : H. Ahmad Rafiq Abdillah, SE
Wakil Bendahara : Habib Anas Yahya Mulahela
Wakil Bendahara : Aziz Hakim
Wakil Bendahara : Jazim Asy’ari
Wakil Bendahara : Najamudin Mustofa

Tuntutan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk hasil perikanan saat ini menjadi prioritas utama untuk dapat diwujudkan. Hal ini sangat terkait erat dengan berbagai aspek yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi terhadap produk yang dipasarkan. Oleh sebab itu pengelolaan pasar ikan yang sesuai standar menjadi hal penting untuk direalisasikan.

Untuk menciptakan pasar ikan yang nyaman dan bersih bagi pedagang maupun pengunjung, terutama untuk mengenai keamanan, mutu dan gizi pangan pada komoditas yang dijual maka diperlukan pengelolaan pasar ikan yang sesuai dengan standar pengelolaannya/PedomanCara Pengelolaan Pasar Ikan yang Baik (CPPIB) atau Good Fish Market Practices (GFMP).

Pengelolaan Pasar Ikan yang Baik (CPPIB) atau Good Fish Market Practices (GFMP)dilakukan dengan cara :

  • Membongkar muat ikan yang tidak menyebabkan kerusakan pada ikan;
  • Mengendalikan kondisi lingkungan pasar ikan, distribusi dan penyimpanan ikan khususnya yang berkaitan dengan suhu dan kebersihan; dan
  • Mengendalikan sistem pencatatan yang menjamin penelusuran kembali ikan yang didistribusikan.

Pedoman CPPIB tidak hanya digunakan pada saat pengelolaannya saja, melainkan digunakan pula sejak merencanakan, membangun konstruksi bangunan industri pangan olahan, mengembangkan dan menerapkan Sanitation Standard Operational Prosedure (SSOP), serta digunakan sebagai pedoman dalam melakukan audit internal;
CPPIB harus dipedomani oleh para pelaku usaha distribusi dan pemasaran ikan, para pembina dan para pengawas mutu keamanan pangan serta para otoritas yang berkompeten, antara lain :

  • Otoritas dan Pengelola Pengembangan Pasar Ikan, digunakan pada saat merencanakan dan membangun konstruksi bangunan industri pangan olahan, mengembangkan dan menerapkan Sanitation Standard Operational Prosedure (SSOP), serta sebagai pedoman dalam melakukan audit internal;
  • Pembina mutu keamanan pangan, digunakan sebagai pedoman pengembangan standar kompetensi dan modul pelatihan bagi operator pasar ikan. Pedoman ini digunakan sebagai dasar untuk membina pengelola pasar ikan dalam mengembangkan SSOP;
  • Pengawas mutu keamanan pangan, digunakan sebagai acuan dalam melakukan inspeksi baik dalam membuat laporan ketidaksesuaian dan sebagai bahan memberikan ketelusurannya.
  • Pembina mutu keamanan pangan, digunakan sebagai pedoman pengembangan standar kompetensi dan modul pelatihan bagi operator pasar ikan. Pedoman ini digunakan sebagai dasar untuk membina pengelola pasar ikan dalam mengembangkan SSOP;
  • Pengawas mutu keamanan pangan, digunakan sebagai acuan dalam melakukan inspeksi baik dalam membuat laporan ketidaksesuaian dan sebagai bahan memberikan alternatif permintaan tindakan koreksi dan menjamin ketelusurannya.

Selengkapnya download: Buku Pengelolaan & Pemasaran Hasil Perikanan Dalam Perspektif Islam

MODUL PELATIHAN

MOTIVASI BERPRESTASI DAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PENDEKATAN SPIRITUAL
Untuk Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan Mendorong Percepatan Pembangunan Perdesaan

 

Sebagai kerangka kerja strategis untuk mewujudkan pembangunan perdesaan yang berkeadilan, dengan mengembangkan cara pandang baru (a new paradigm) yang diharapkan mampu memicu pencapaian high case (sekenario tinggi) perlu dilakukan terobosan untuk membangun keberdayaan masyarakat dan mengoptimalisasi lembaga keagamaan sebagai leading sector percepatan pembangunan di perdesaan di Indonesia. Upaya tersebut penting dilakukan untuk memberikan arahan (Guidance) bagi pendayagunaan sumberdaya perdesaan dan mewujudkan pemertaan kesejahteraan (keadilan sosial), pertumbuhan ekonomi (kemakmuran) serta terpeliharanya daya dukung wilayah secara seimbang.

Di tengah krisis ekologi, krisis social, krisis spiritualitas manusia dan krisis ekonomi global, yang berdampak pada hidup dan kehidupan masyarakat yang bergerak disektor riil perdesaan. Seiring dengan munculnya harapan untuk menciptakan system pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan dan menciptakan sebuah “tatanan kehidupan masyarakat yang lebih berkelanjutan” dimana dapat saling berbagi kebahagian dengan orang-orang di seluruh dunia dan mewariskan kualitas hidup yang lebih beradab dari generasi ke generasi. Oleh karenanya dibutuhkan sebuah mekanisme Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (Education for Sustainable Development) bagi masyarakat yang diharapkan dapat menjadi gerakan untuk kemajuan dan merupakan Inovasi baru dari proses pembelajaran guna menciptakan masa depan yang lebih ekologis, lebih peka, lebih religious dan lebih berkemakmuran.
Menjawab tantangan tersebut, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui kerjasama dengan kementerian pembangunan daerah tertinggal, berupaya mendesain metode pembelajaran bagi masyarakat dengan melatih motivasi berprestasi dan kewirausahaan dengan menggunakan pendekatan spiritual yang terintegrasi dengan tradisi, nilai dan metode pembelajaran keagamaan untuk mewujudkan perubahan mental, prilaku dan pemikiran masyarakat perdesaan.

Alhamdulillahirobbil alamiin, Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah membimbing dan memberikan anugrah, kekuatan, ridho dan maunah Nya, sehingga modul pelatihan motivasi berprestasi dan kewirausahaan untuk penguatan kelembagaan masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan perdesaan.
Buku ini menawarkan satu pendekatan untuk membantu pihak- pihak yang berkepentingan untuk menggerakan sumberdaya manusia perdesaan untuk hidup lebih berprestasi dan bersemangat dalam berwirausaha.

Pendekatan belajar bersama yang dijelaskan dalam buku ini, diharapkan dapat mampu menjadi alat bantu untuk recollection (mengingatkan) dan reawakening (membangunkan) manusia perdesaan.
Sebelum buku ini ditulis dan diterbitkan, sebuah perjalanan panjang proses pembelajaran bersama telah ditempuh. Hikmah yang tertuang dalam catatan ini merupakan buah dari rangkaian Shared Learning (SL). Buku ini juga tak akan pernah lahir tanpa sumbangan pikiran dan tenaga dari berbagai pihak, baik individu, lembaga maupun masyarakat.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Deputi Bidang Pembinaan Lembaga sosial dan Budaya, Tim Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Bapak Fahman, Bapak Aji Komara; Bapak Saudi Lian; Bapak Nur Salim; Bapak A Jati Lubis; Bapak Handoyo; Bapak Mansur dan Saudara Eko Maarif) dan segenap Tim Kerja Lintas Lembaga di PBNU (Saudara Enceng Sobiri; Wakil Sekretaris PBNU, Saudara Mustolihin; LPNU, Saudara Andi Najmi; LPBHNU; Saudara Sulton Fatoni; LTN NU; Saudara KH. Abdul Manan; LTMNU, Saudara KH Arwani Faisal; LBM; Saudara Imam Pituduh; LPPNU; Saudara Rohmat Faisol, LPPNU, Saudara Ahmad Suaidi; LPNU; Saudara Abdullah Masud; RMI, Ketua PCNU Pandeglang Bapak Aah Wahid Maulani, Ketua PCNU Lebak; Bapak Nanda, Wakil Sekretaris PCNU pandeglang; Saudara Nandang Kosim dan Pengurus LPPNU Lebak; Saudara Ubaidillah) tanpa bantuannya modul ini tidak akan terwujud. Demikian halnya kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak di mana assessment yang pernah digelar. Kami berterima kasih kepada para narasumber dan reviewer yang telah menyebar bibit ilmu pengetahuan. Sebagai kegiatan yang merangkai beragam pengetahuan, tak lupa, kami berterima kasih kepada rekan-rekan dan seluruh team lapangan yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu, tanpa sumbangan pikiran dan tenaga dari mereka Modul ini tidak akan tersusun dengan baik. Tak lupa, kepada Ketua Umum PBNU; Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, MA dan Wakil Ketua Umum PBNU; Bapak KH. Asad Said Ali, ucapan terimakasih atas bimbingan, saran dan pemikirannya, sehingga modul ini menjadi lebih terarah.

Kami berharap, penerapan modul ini, merupakan langkah awal bagi terwujudnya percepatan pembangunan perdesaan dan lahirnya mitivasi berprestasi dan wirausahawan handal di seluruh Indonesia.

Salam hormat
Jakarta, 20 September 2010
Ir. H. Iqbal Sullam Sekretaris Jendral PBNU

Selengkapnya: Motivasi-Berprestasi-Dan-Kewirausahaan-Berbasis-Pendekatan-Spiritual

Guna tetap menjaga serta meningkatkan keberlanjutan pengembangan pertanian, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dalam 5 (lima) tahun kedepan LPPNU menetapkan 8 (delapan) kebijakan prioritas gerakan meliputi:

(1)    Redesign dan Reorganisasi tata kelola sumberdaya alam, pembangunan perdesaan Pertanian dan lingkungan hidup
(2)    Re-enforcement dan Rebuilding sentra-sentra show window
(3)    Revitalisasi Perdesaan  melalui pengembangan model 3G Vilage (Good, Green and Growth Village)
(4)    Re-akselerasi penciptaan lapangan kerja dan pengentasan pengangguran kemiskinan
(5)    Reseach dan Reedukasi Sumber daya manusia
(6)    Reintegrasi hulu hilir jaringan kelembagaan, industri, pasar dan pemasaran
(7)    Re-advokasi regulasi dan tata hukum
(8)    Redirecting (pengerahan kembali) sumberdaya, dana & pertisipasi.

1.    Struktural Formal; adalah struktur hirarkis kelembagaan LPPNU dari tingkat PBNU, PWNU dan PCNU
2.    Jejaring aksi-fungsional; adalah jaringan kerja LPPNU dilevel akar rumput yang menjadi titik ordinat penyelenggaran program.

a.    Jejaring Pesantren
b.    Jejaring Masjid
c.    Jejaring Jamaah Thoriqoh
d.    Jejaring Kelompok Binaan LPNU
e.    Jejaring LSM-LSM NU
f.    Jejaring Kelompok-Kelompok Tani NU (PERTANU)

3.    Sinergi Internal; adalah kolaborasi dan sinergi lokus antar lembaga antara LPPNU dengan Lembaga-Lembaga di lingkungan PBNU atau LPPNU wilayah/Cabang dengan Lembaga-Lembaga di lingkungan Wilayah/Cabang NU
4.    Kolaborasi Multipihak; adalah kerjasama dengan para pihak baik secara kelembagaan dan individual didalalam dan luar negeri, yang terdiri dari Pemerintah, Lembaga Donor, Lembaga Asing/Kedutaan, Korporasi, Mitra Luar Negeri dan Kelompok-Kelompok Bisnis.